Tata Kelola Dana Desa: Potret di Distrik Jayapura Selatan

  • Margarith Wambukomo Universitas Kristen Satya Wacana
  • Intiyas Utami Universitas Kristen Satya Wacana
Keywords: Tata Kelola Desa, Pengelolaan Dana Desa, Good Corporate Governance

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi tata kelola desa di Desa Tahima Soroma Kayopulau di Distrik Jayapura Selatan. Narasumber dari penelitian ini adalah masyarakat desa beserta dengan aparat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Desain penelitian adalah studi kasus (case study) yang dianalisis dengan metode kualitatif, bertujuan untuk menemukan informasi tentang tata kelola dana desa dengan menggunakan prinsip good corporate governance. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dana desa belum memenuhi lima prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independesi dan fairness.

References

Agoes.S. & J. Ardna. 2014. Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya. Jakarta: Salemba Empat.
Astuti, T. P. Y. 2015. Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang Nomor .6 Tahun 2014. Universitas Setia Budi Surakarta., 1 (6): 1–14.
Auditya, Lucy, & Husaini. 2013. Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Jurnal Fairness, 3.
Fachrudin, F. (n.d.). Ketua KPK: Tata Kelola Dana Desa Perlu Diperbaiki Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Ketua KPK: Tata Kelola Dana Desa Perlu Diperbaiki”, https://nasional.kompas.com/read/2017/08/03/16105411/ketua-kpk--tata-kelola-dana-desa-perlu-diperbai.
Fikri, A. 2010. Studi Fenomenologi Akuntabilitas Non Govermental Organizations. Simposium Nasional Akuntansi.
Hanifah & Praptoyo. 2015. Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(8).
Kaen, F. R. 2003. A Blueprint for Corporate Governance: Strategy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value (Book). Choice: Current Reviews for Academic Libraries. https://doi.org/Book Review
Lewier, C. N. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.
Mamuaya, J. V., H. Sabijono & H. Gamaliel. 2017. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 5 (2): 1020–1030.
Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah.
Margarith, M. I. 2017. The Effectiveness Of The Village Fund Managements And Theintent To Report Fraund. CAAGA Conference.
Monks, R. A.G. 2003. Corporate Governance 3rd Edition. BlackwellPublishing.
Nafidah, L. N., & N. Anisa. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas, 10 (2): 273–288.
Nordiawan. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Prasojo, E., & T. Kurniawan. 2008. Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures.
Purnamasari, I. 2008. Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Tesis Program Studi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 1–141.
Putra, H. S. 2017. Good Governance ,. Jurnal Politik Muda, 6 (2): 110–119.
Ramah. 2018. Ratusan Miliar Dana Desa di Kota Jayapura Tak Bisa Disalurkan.
Rasul, S. 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara.
Renyowijoyo, M. 2013. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba (3rd ed.). Jakarta: Mitra Wacana Mulia.
Setiawan, M. W., A. T. Atmadja, & N. L. G. E. Sulindawati. 2017. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). E-Journal S1 Ak, 7 (1).
Sulistoni, G. 2003. Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan.
Sumpeno. 2011. Perencanaan desa terpadu.
Tamtama, D. M. 2014. Akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun tahun 2013 (Studi Kasus Pada Kecamatan Kare). Artikel Ilmiah Mahasiswa Universitas Jember, 2013. Retrieved from http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/63794/Derro Madya Tamtama.pdf?sequence=1
Waluyo. 2009. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Werimon, S. 2007. Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD). Paper Dipresentasikan Pada Simposium Nasional Indonesia X, Padang.
Published
2018-08-21
How to Cite
Wambukomo, M., & Utami, I. (2018). Tata Kelola Dana Desa: Potret di Distrik Jayapura Selatan. Jurnal Akuntansi Publik, 1(1). Retrieved from https://jap.fdasp.org/index.php/jap/article/view/1