Faktor Pemitigasi Tingkat Korupsi: Studi pada Pemerintah Ibu Kota Provinsi di Indonesia

  • I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi Universitas Warmadewa
  • Putu Diah Putri Idawati Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
  • Putu Yudha Asteria Putri Universitas Warmadewa
  • Cok Istri Ratna Sari Dewi Universitas Warmadewa
Keywords: Akuntabilitas, Transparansi, Tingkat Korupsi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap tingkat korupsi 1padapemerintah ibu kota provinsi di Indonesia Studi ini menggunakan seluruh ibu kota Provinsi  (34) yang ada sebagai sampel, atau dengan pendekatan populasi. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara statistik transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi pada pemerintah1 ibu kota propinsi 1di Indonesia.

References

Aminah, L. & R. Tarmizy. 2013. Good Goverment and Opinions of The Audit Board of Republik Indonesia. International Journal of Monetary Economics and Finance, 9 (2).

Arikunto, S. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta

De Asis, M. G. 2006. Reducing Corruption at the Local Level. Washington DC: World Bank Institute.

Fadzil, F. H. & H. Nyoto. 2011. Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia. World Review of Business Research,1 (2): 51-70.

Gedeona, H. T. 2005. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi, 2 (3): 245-256.

Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

ITB. 2004. Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian Good Governance.Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 15 (1): 34-37.

Khairudin & R. Erlanda. 2016. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-Sumatera). Jurnal Akuntansi & Keuangan, 7 (2): 137-154

Klitgaard, R. 1998. International Cooperation Against Corruption.Finance & Development, 35 (1).

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.

Munir, B. 2003.Perencanaan Anggaran Kinerja: Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah. Yogyakarta: Samawa Center.

Nilwan, A., S. Rizal, Indrayenti & Khairudin. 2017. Implementasi Transparansi Pemerintah Daerah Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Untuk Meminimalisasi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia. Prosiding Penelitian ISBN 978-602-5548-14-7: 1-6

Pope, J. 2008. Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas). Jakarta:Transparency International Indonesia.

Rinaldi, T., M. Purnomo & D. Damayanti. 2007. Fighting Corruption in Decentralized Indonesia Case Studies on Handling Local Government Corruption.

Rini, & A. Sarah. 2014. Opini Audit dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten serta Kaitannya dengan Korupsi di Indonesia. Jurnal Etikonomi, 13 (1).

Setiawan, W. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Shah, A. 2007. Performance Accountability and Combating Corruption. Washington DC: The World Bank.

Sinaga, Y.F. & T. J. W. Prabowo. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah. Diunduh pada 7 Juli 2018, http://eprints.undip.ac.id/. (Diakses tanggal 7 November 2013).

Sopanah & Mardiasmo. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI, Surabaya.

Tahir, A. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo. Jurnal Akuntansi, 16 (3): 413-426.

Widodo, J. 2001. Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia.
Published
2018-08-24
How to Cite
Dewi, I. G., Idawati, P., Putri, P., & Dewi, C. I. (2018). Faktor Pemitigasi Tingkat Korupsi: Studi pada Pemerintah Ibu Kota Provinsi di Indonesia. Jurnal Akuntansi Publik, 1(1), 52-63. https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p52-63