Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir

  • Susilatri Susilatri Universitas Riau
  • Mudrika Alamsyah Hasan
  • Nur Azlina Universitas Riau
Keywords: Pengetahuan, Pengaturan, Pengendalian, Akuntabilitas

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dan pemahaman peraturan tentang pengawasan anggaran dengan akuntabilitas sebagai variabel moderating. Penelitian dilakukan di DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Sampel yang digunakan sebagai responden diambil dengan menggunakan metode sensus sampling. Kuesioner dibagikan kepada 45 responden, yang dapat diproses 42 kuesioner. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan moderated regression analysis (MRA). Hasil tes menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran dan pemahaman regulasi mempengaruhi pengawasan anggaran. Hasil juga membuktikan akuntabilitas mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan dan pemahaman peraturan untuk pengawasan anggaran.

References

Andriyani, Lilik., Yulinda Devi Pramita. 2010. “Determinasi Hubungan Anggota DPRD Tentang Anggaran dengan Pengawasan DPRD pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-Karesidenan Kedu)”. Jurnal SNA XIII.

Basri, Yesi Mutia., Rosliana 2008. “Pengaruh Personal Background, Political Backgroud dan Pengetahuan DPRD Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah”. Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing Vol. 3, No. 1, April 2008.

Halim, Abdul., Syam Kusufi, Muhammad. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Kaho, Josef Riwu. 2010. Prospek Otonomi Daerah di Indonesia. Cetakan kesepuluh. Jakarta: Rajawali Pers.

Kartikasari, Dewi. 2012. “Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Reguasi terhadap Peran Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten Boyolali)”. Accounting Analysis Journal, ISSN 2252-6765.

Kuddy, Aprianto L. 2016. “Gaya Kepemimpinan, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparasi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Antara Pengetahuan DPRD Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”. Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah ISSN 23355 – 6323. VOLUME III, NOMOR 1 (APRIL 2016), PP 1 – 18.

Mahsun, Moh., Sulistyowati, Firma., dan Purwanugraha, Heribertus Andre. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga.Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo., 2009. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: ANDI.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Roseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan DPRDtentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Pertisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah.

Winarna, Jaka., Sri Murni. 2007. “Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan DPRD Tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah”. Jurnal SNA X ASPP-11.

Widyaningsih, Aristanti. 2012. “Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Moderating (Penelitian pada DPRD Kabupaten Sukabumi)”. Jurnal Akuntansi ISSN 2088-2106.

Witono, Banu. 2003. Pengaruh Personal Background dan Political Culture Terhadap Peranan DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol 16.

Published
2018-08-24
How to Cite
Susilatri, S., Hasan, M., & Azlina, N. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal Akuntansi Publik, 1(1), 98-110. https://doi.org/10.32554/jap.v1.i1.p98-110